Perekonomian Indonesia Pada Masa
Transisi
Pada
masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian
disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada tanggal
14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu
goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’. Apa yang
terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia
lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sejak saat itu, posisi mata uang
Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan itu, pada bulan Juli 1997
BI melakukan 4 kali intervensi yakni memperlebar tentang intervensi.
Sekitar
bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang
perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk,
pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda
proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan
anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah
tersebut.
Keadaan
sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik
sebagai berikut:
- Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rop 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
- Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisi ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
- Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata opemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.
Masa transisi yang panjang perlu
disikapi dengan melihat kebijakan ekonomi apa yang bisa mengeluarkan rakyat
dari jebakan masa transisi. Jebakan transisi menumbuhkembangkan birokrasi yang
kurang peka terhadap kesulitan ekonomi rakyat.
Fanatik yang berusaha
menggulingkan pemerintahan mengatas-namakan demokrasi hanya akan mengulang
krisis yang terjadi pada masa transisi pasca reformasi 1998. Setiap rezim
pemerintahan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing tetapi apabila
masyarakat tidak mau menerima kelemahannya dan terus menuntut pergantian dalam
pemerintahan, program ekonomi yang telah direncakan tidak akan berjalan efektif
dan kepentingan politik dalam pemerintahan akan makin memanas. Belum lagi
adanya biaya sosial yang harus ditanggung dalam masa transisi.
Ketidak
jelasan sistem politik-ekonomi Indonesia dalam masa transisi merupakan
kelemahan Indonesia dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini. Jika ditanya
apa sistem politik-ekonomi Indonesia, orang menjawab bukan marksis, bukan
sosialis, bukan ini dan bukan itu. Sistem politik dan ekonomi Indonesia selama
ini tidak jelas karena terus berubah di setiap pergantian pemimpin. Hal inilah
yang menurutnya membuat perkembangan ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang
cepat. Sementara negara lain sedang sibuk mengembangkan ilmu pengetahuannya,
Indonesia justru terus mengalami perubahan sistem politik dan ekonomi yang
terus berubah di tiap pemerintahan.
